coretan sederhana tentang KPK
Penegasan Posisi KPK
Oleh Junaidi Abdul Munif
Sebagai lembaga independen KPK semestinya bebas dari interevensi kelompok dengan kepentingan apa pun. Unsur-unsur KPK yang merupakan kalangan profesional dan bukan dari kelompok tertentu, adalah modal netralitas yang membuatnya bebas masuk di lembaga pemerintah maupun swasta yang diduga terlibat skandal korupsi.
Dugaan pelemahan, bahkan kriminalisasi KPK oleh Polri jangan sampai benar-benar melemahkan KPK secara organisatoris. Komitmen KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi harus terus dilaksanakan meski petinggi KPK tersangkut kasus hukum. Nama baik KPK sebagai lembaga yang bersih harus terus dilindungi. Jangan sampai muncul statement tak ada lembaga yang bersih di negara ini.
Kasus pemimpin KPK yang berlarut-larut secara langsung akan menghambat kinerja KPK. Logikanya, bagaimana mau kerja maksimal jika lembaganya sendirinya sedang digoyang badai prahara? Sementara penon-aktifan petinggi KPK yang terlibat kasus hukum tidak segera diganti sementara waktu. Secara struktural, lembaga seperti ini menganut sistem hirarki kewenangan dari atas sampai bawah. Jika kewenangan struktur atas tidak berfungsi, yang di bawah akan juga tidak berfungsi karena tak ada legitimasi.
Meski badai besar menerjang KPK, semestinya pemerintah, melalui Presiden SBY harus segera mengambil langkah strategis dan taktis untuk menyelamatkan KPK. Karena selama ini Presiden SBY terkesan ”lamban” dan lepas tangan untuk beritikad baik menyelamatkan KPK. Hal itu nampak dari pernyataan-pernyataan SBY yang seolah membiarkan pertarungan KPK dan Polri terus berlanjut.
KPK adalah lembaga milik bersama. Tak ada satu pun pihak yang berhak mengklaim telah mendirikan KPK sehingga merasa berhak menjadikan KPK sebagai alat melindungi diri dan kelompoknya.
Oleh Junaidi Abdul Munif
Sebagai lembaga independen KPK semestinya bebas dari interevensi kelompok dengan kepentingan apa pun. Unsur-unsur KPK yang merupakan kalangan profesional dan bukan dari kelompok tertentu, adalah modal netralitas yang membuatnya bebas masuk di lembaga pemerintah maupun swasta yang diduga terlibat skandal korupsi.
Dugaan pelemahan, bahkan kriminalisasi KPK oleh Polri jangan sampai benar-benar melemahkan KPK secara organisatoris. Komitmen KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi harus terus dilaksanakan meski petinggi KPK tersangkut kasus hukum. Nama baik KPK sebagai lembaga yang bersih harus terus dilindungi. Jangan sampai muncul statement tak ada lembaga yang bersih di negara ini.
Kasus pemimpin KPK yang berlarut-larut secara langsung akan menghambat kinerja KPK. Logikanya, bagaimana mau kerja maksimal jika lembaganya sendirinya sedang digoyang badai prahara? Sementara penon-aktifan petinggi KPK yang terlibat kasus hukum tidak segera diganti sementara waktu. Secara struktural, lembaga seperti ini menganut sistem hirarki kewenangan dari atas sampai bawah. Jika kewenangan struktur atas tidak berfungsi, yang di bawah akan juga tidak berfungsi karena tak ada legitimasi.
Meski badai besar menerjang KPK, semestinya pemerintah, melalui Presiden SBY harus segera mengambil langkah strategis dan taktis untuk menyelamatkan KPK. Karena selama ini Presiden SBY terkesan ”lamban” dan lepas tangan untuk beritikad baik menyelamatkan KPK. Hal itu nampak dari pernyataan-pernyataan SBY yang seolah membiarkan pertarungan KPK dan Polri terus berlanjut.
KPK adalah lembaga milik bersama. Tak ada satu pun pihak yang berhak mengklaim telah mendirikan KPK sehingga merasa berhak menjadikan KPK sebagai alat melindungi diri dan kelompoknya.
Komentar